Nama Organisasi SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION
Singkatan Organisasi ( SCF )
Tahun Dibentuk Sulawesi, 05 Juni 2006
Wilayah Kerja Region Sulawesi
Alamat Kantor Jl. Dr. Leimena Nomor 87

Kelurahan Tello-Baru Panakukang

Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan

Telephone/Faximile 0411 – 493984
Email [email protected]
Akta Notaris No.04 Notaris Herminingsih Andi Hakim, SH,MKn

14 Juni 2006

Keterangan Domisili 07/KBP/I/2007
NPWP 02.642.925.8-805.000

Nama Bank BNI  46  Capem  UNM Makassar
Alamat Bank Jl. A.P. Pettarani
Nama Rekening Yayasan Sulawesi Community Foundation
Nomor Rekening 0124117645

Dewan Penyantun Prof. Darmawan Salman (Koordinator)
  Naorette Royo
  Ferry Mulsidan Balwan

Samsu Rijal

Aldi Muhammad Alizar

  M. Iqbal Djawad

Jefrii Polii

Prof. Dietrich G. Bengen

 

Dewan Pengarah Rustanto S (Koordinator)
  H. Ashar Karateng
Bahcrianto Bachtiar

Anas Nikoyan

Muh Rifai

Atjo Taufik Arsa

Misbawati A. Wawo

 

 

 

 

 

Pengurus Harian  

 

Direktur Eksekutif  Arham
Finance Manager  Suryana
Manager of Reseacrh and Monev  Abdul Syukur Ahmad
Manager of Governance of Sustanable Natural Resources  Anton Sanjaya
Manager of Basic rights and Economic Productive Community  Awaluddin
Manager of Information and Knowledge Management  Naufal Ahmad 
Finance Officer  Hasnawati Hasidung  
Sekretaris  Saktiawan Natas Jasmadi

Latar Belakang Pendirian SCF

Pulau Sulawesi adalah pulau terbesar ke 4 (empat) di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam yang apabila dikelola secara baik akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang mendiaminya. Ironisnya, menurut berbagai catatan yang menegaskan bahwa Hutan Sulawesi mengalami kerusakan rata-rata 270.171 ha/tahun selama kurun waktu 1985-1997. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin di desa-desa yang terletak di dalam dan tepi hutan mencapai 46,29%, sementara di luar kawasan hutan 39,40% dari total penduduk yang ada di Sulawesi.

Dan salah satu solusi terbaik atas problem tersebut adalah memberi ruang akses yang memadai pada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam (PSDA) secara adil dan lestari. Untuk mewujudkannya diperlukan komitmen dan upaya bersama semua pihak baik masyarakat, pemerintah, pengusaha, LSM, media massa maupun perguruan tinggi. Terkait dengan itu maka perlu diciptakan iklim yang kondusif terutama mencairnya komunikasi para pihak, keberdayaan masyarakat, ruang dialog yang setara serta dukungan kelembagaan dan kebijakan yang inklusif.

Selama 5 tahun terakhir, dukungan program kerjasama Pemerintah Inggris dan Indonesia melalui Multistakeholder Forestry Programme (MFP) di regio Sulawesi telah menfasilitasi 10 site pembelajaran dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat (PSDABM). Beberapa tema utama yang difasilitasi adalah Resolusi Konflik Kehutanan, Non Timber Forest Product (NTFP), Pengelolaan DAS, HPH-Rakyat dan Agroforestry/Sosial Forestry. Site-site tersebut terdapat di 5 propinsi yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Secara administratif tersebar di 165 desa/kelurahan dengan melibatkan sekitar 20 ribu petani yang terorganisir kedalam 203 kelompok tani.

Pengalaman tersebut telah memberikan pondasi dan pembelajaran berharga dalam mencairkan komunikasi dan menumbuhkan kerja sama yang konstruktif antar pihak. Meskipun hasil-hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal, tetapi sebagai sebuah upaya awal minimal telah memberikan harapan yang memungkinkan terjadinya perbaikan penghidupan masyarakat miskin dalam bingkai pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari. Agar harapan atau kebutuhan masyarakat tersebut dapat terwujud, maka ada beberapa problem mendasar yang perlu terus difasilitasi yaitu: (i) kepastian hukum atas akses masyarakat dalam PSDA belum jelas, (ii) kesadaran tentang posisi strategis masyarakat sebagai aset produktif dan pengaman berkelanjutan dalam PSDA belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak, (iii) kapasitas kelembagaan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama belum sepenuhnya memadai dan (iv) dukungan para pihak dalam memperkuat akses masyarakat dalam PSDA masih ”setengah hati”.

Pembentukan Sulawesi Community Foundation diawali atas inisiasi pendirian Pulsa CELEBES tahun 2003, pada pertemuan Mitra MFP-DFID di Makassar tahun 2003 oleh Mitra MFP-DFID. Kemudian berlanjut pada kegiatan Lokakarya Pengembangan Gagasan Yayasan Trust Fund Sulawesi di Manado tanggal, 22-24 Agustus 2005, dan secara politis Pendirian Sulawesi Community Foundation disepakati dalam sebuah Lokakarya Rencana Implementasi Yayasan Trust Fund Sulawesi di Makassar tanggal, 27-28 September 2005 dengan melibatkan Jejaring LSM, Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi yang ada di Pulau Sulawesi

Wilayah Kerja

Sebagaimana kemufakatan saat pendiriannya Wilayah kerja SCF ( Sulawesi  Community  Foundation ) meliputi  Wilayah Kepulauan  Sulawesi  yang secara administrative  pemerintah saat ini terbagi dalam 6 propinsi  (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Utara). Dalam menjalankan mandatnya wilayah kerja SCF dibagi  berdasarkan administrasi pemerintah propinsi, pada masing masing  wilayah propinsi SCF memiliki mitra Strategis yang tergabung dalam jaringan / forum multipihak.

Masyarakat Sulawesi Mandiri dan Sejahtera dalam Pengurusan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

  1. Mengembangkan kapasitas para pihak (Masyarakat, Pemda, LSM/Ornop, Legislatif) dalam perwujudan kelestarian SDA dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi;
  2. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi bagi para pihak untuk kelestarian SDA dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi;
  3. Mendukung inisiatif yang memperkuat hak, akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan SDA,
  4. Mengembangkan trust fund yang dikelola secara mandiri dari penggalangan dana publik dan privat sektor, serta selalu relevan dengan kebutuhan.
  5. Meningkatkan perspektif keadilan gender dan keterlibatan kelompok marjinal dalam PSDA;
  6. Mendukung inisiatif pengembangan usaha ekonomi produktif dan akses pasar produk komunitas.
  7. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi strategis bersama pemerintah, privat sektor, dan organisasi masyarakat yang berkepentingan pada kemandirian ekonomi masyarakat Sulawesi.

 

  1. Penggalangan, Pengelolaan, dan Layanan Dana Hibah
  2. Pengembangan kerjasama bisnis bersama komunitas dan private sector
  3. Fasilitasi hal-hal terkait dengan pencapaian misi SCF dan memperkuat networking

  1. Penggalangan dan Pengelolaan Dana
  2. Fasilitasi dan Memperkuat Networking
  3. Dukungan Pendanaan Hibah

Tim Kami