PENINGKATAN AKSES LEGAL MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN di PROVINSI SULAWESI SELATAN dan SULAWESI TENGAH

Isu kemiskinan diberbagai wilayah merupakan persoalan masa lampau terutama kemiskinan di wilayah desa belum dapat teratasi dengan baik, padahal potensi sumberdaya alam cukup melimpah yang dapat dikelola dengan baik. Saat ini, Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan akses bagi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa maupun Hutan Kemitraan dan terakhir dengan pengakuan terhadap Hutan Adat, memberi peluang kepada masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan ataupun masyarakat adat untuk mendapatkan akses dan kepastian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Persoalan yang dihadapi dalam implementasi Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan, baik pada tingkatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun di level masyarakat sendiri. Adapun persoalan dan situasi di level pemerintah baik di level kemetrian maupun daerah yang menyebabkan belum optimalnya implementasi tersebut di antaranya :

  1. Berubahnya kebijakan terkait proses pengajuan ijin kelola terhadap skema HKm yang dulunya hanya Bupati dan setelah pasca keluarnya UU 23 tahun 2014 tentang pelimpahan wewenang urusan kehutanan ke Provinsi. Sehingga seluruh ijin kelola beralih ke Gubernur
  2. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan masih menjadi urusan sector kehutanan dan belum menjadi bagian dari sector lainnya seperti Pemberdayaan Masyarakat Desa
  3. Pemberdayaan masyarakat belum menjadi target kinerja dari pemerintah daerah dan masih kurangya anggaran pemberdayaan dari pemerintah daerah
  4. Kuantitas dan kualitas pendamping penyuluh ditingkat daerah dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat masih rendah

Selain hambatan di internal birokrasi pemerintah, hambatan lainnya dalam implementasi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terjadi dilevel masyarakat adalah lemahnya kapasitas masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengakses skema-skema tersebut. Lemahnya kapasitas masyarakat calon pemegang ijin maupun pemegang izin pemanfaatan/pengelolaan skema HKm, HD, HTR dalam aspek kelembagaan dan pengelolaan hutan. Masyarakat calon pemegang ijin maupun kelompok pemegang ijin masih berjalan sendiri-sendiri dan upaya untuk “memaksa” pemerintah dalam implementasi pemberdayaan masyarakat masih sangat lemah.

Masih kurangnya proses-proses pendampingan ataupun fasilitasi yang dilaksanakan terlihat dari masih banyaknya wilayah kabupaten yang telah mendapat areal kerja/pencadangan HKm, HTR, HD belum tersentuh oleh kegiatan pendampingan dan sampai saat ini belum mendapatkan ijin pemanfaatan baik IUPHK-HKm, HPHD maupun IUPHHK-HTR, bahkan setelah pasca keluarnya ijin kelola proses-proses pendampingan masih stagnan. Hal ini disebabkan selain masih terbatasnya jumlah pendamping yang tersedia dan memiliki kapasitas yang cukup, juga dikarenakan keterbatasan pembiayaan untuk pelaksanaan proses-proses pendampingan. Keterbatasan ketersediaan pendamping dan pembiayaan ini salah satunya disebabkan karena masih terbatasnya peran dan dukungan sector lain dalam implementasi CBFM/perhutanan sosial, pihak-pihak terkait seperti PMD, Bappeda, Koperasi belum melihat CBFM/perhutanan sosial sebagai bagian dari kerja mereka dan seluruhnya masih menjadi tanggung jawab Kehutanan. Peran Pemerintah Desa pun dalam implementasi CBFM selama ini masih terasa kurang dan belum menjadi bagian dalam upaya pengembangan Desa. Walaupun memiliki potensi sumber daya alam hutan yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun jumlah masyarakat miskin di Sulawesi selatan dan Sulawesi tengah masih cukup tinggi, utamanya masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan (Sekitar dan dalam hutan).

Berdasarakan data BPS dari tahun ke tahun angkanya mengalami penurunan namun dirasakan belum signifikan. Kemiskinan yang dialami masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan, diantaranya disebabkan akses transportasi dari dan menuju ke lokasi mereka yang sangat terbatas (Keterbatasan infrastruktur transportasi), dan ketiadaan/kekurangan lahan untuk produksi karena sebagian besar wilayah mereka adalah kawasan hutan yang tidak/belum bisa diakses oleh mereka. Selain keterbatasan akses terhadap sumber daya lahan untuk peningkatan produksi masyarakat, hal lain yang berkontribusi dalam upaya peningkatan masyarakat adalah kapasitas masyarakat maupun kelembagaan masyarakat baik dalam pengorganisasian maupun dalam kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, diperlukan dorongan dan pendampingan bagi masyarakat maupun para pihak yang terkait sehingga Program “PENINGKATAN AKSES LEGAL MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN di PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGAH”  sangat menjadi penting untuk dilaksanakan.

Komen disini