info@scf.or.id

Arsip

Training Fasilitator Partisipatory Poverty Assessment and Monitoring (PPAM) Kab. Barru

Senin – Rabu, (18 – 20 Februari 2013) bertempat di Gedung Bola Siba’e Kab. Barru Sulsel, Sulawesi Community Foundation (SCF) bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Barru menyelenggarakan training fasilitator PPAM. PPAM adalah alat (tools) yang membantu dalam memotret kemiskinan di suatu wilayah tertentu dengan menggunakan indikator berbasis material, kesehatan, dan pengetahuan, sosial, ekonomi, pengetahuan, infrastuktur dan pelayanan.

PPAM telah digunakan di beberapa kabupaten di Indonesia, seperti di Wonosobo, Mimika, dan Bontang. “PPAM dapat menjadi alat untuk melihat kembali implementasi program apakah sudah tepat sasaran bagi orang miskin. Biasanya banyak anggaran yang digelontorkan untuk pengurangan kemiskinan, tapi hanya sedikit penurunan kemiskinan yang terjadi,” ujar Rustanto Suprapto, Direktur Eksekutif SCF. Kegiatan ini dihadiri 15 orang perwakilan SKPD Kab. Barru yang terdiri atas Dinas Kehutanan, Bappeda, BPMD, Kecamatan Pujananting, Penyuluh kehutanan  dan perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Bappeda Kab. Luwu Utara dan Luwu Timur.

IMG_1184Materi pertama diisi oleh Abustan Andi Bintang, Kepala Bappeda Kab. Barru, beliau membawakan materi bertemakan ‘Dinamika Pembangunan dan Kemiskinan di Indonesia’. Abustan menggali defenisi dan tools kemiskinan, kemudian diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat Kab. Barru. Abustan mengatakan bahwa kategori kemiskinan terkadang tidak bisa disamaratakan pada semua daerah, terdapat indikator-indikator lokal yang sesuai dengan kondisi sosial budaya daerah setempat. “BPS misalnya mengatakan bahwa variabel kemiskinan adalah luas lantai, misalnya lantai tanah. Padahal di sulsel hampir 70 persen masih menggunakan rumah panggung,” Ujar Bustan. Sehingga harus diberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan kategori kemiskinan menurut dirinya sendiri. Di Barru terdapat wilayah pegunungan, dimana ada satu desa yang jika ke sana harus menempuh beberapa jam.

Abustan menjelaskan bahwa terjadi perubahan paradigma pemerintah dalam memandang dan mengimplementasikan pembangunan di Indonesia. Pada era prareformasi pembangunan menekankan pada aspek stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Pertumbuhan disesuaikan dengan kondisi negara yang belum stabil, menggunakan pendekatan terpusat, percikan ke bawah (trickle down effect), dan konlomerasi pihak-pihak tertentu. Namun pertumbuhan tinggi tidak diiringi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Hasil-hasil pembangunan hanya dinikmati sekian persen penduduk saja.

Setelah reformasi, pemerataan sudah mulai diarahkan, namun desentralisasi masih setengah hati. Padahal pada era yang kompleks ini, terkait dengan arus globalisasi yang kian deras, sehingga dibutuhkan mental bangsa yang kuat dan strategi jitu berupa pentingkatan daya saing, sistem kelembagaan pembangunan yang bersifat desentralistik-partisipatori, disertai basis pengetahuan dan modal sosial.

Dari segi model pertumbuhan, pertumbuhan mesti terarah dimana perputaran roda aktivitas pembangunan tidak hanya bergantung pada ada-tidaknya ‘rangsangan’ dari luar. Walau ‘rangsangan’ dari luar berhenti, aktivitas pembangunan tetap melaju, karena telah mampu membangun ‘rangsangan’ secara internal (mandiri). Kaitannya dengan ‘tujuan’ sudah jelas, perputarannya tidak lagi bersifat ‘asal ada aktivitas’. Karena ‘tujuan’ dirumuskan secara mandiri melibatkan stakeholders internal, perputaran aktivitas pembangunan telah jelas arahnya terhadap penguatan kapasitas sumberdaya internal setiap waktu.

Kemiskinan menurut Bustan merupakan kondisi orang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemiskinan terjadi bukan hanya karena faktor kelemahan individu, tapi juga karena Ketidakadilan pertumbuhan, Ketidakadilan memperoleh akses di bidang permodalan, pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur. Serta ketidakmampuan menghadapi goncangan ekonomi serta tidak adanya suara yang mewakili disertai buruknya kepastian hukum dan kurangnya kebijakan politik yang mendukung pemberantasan kemiskinan.

Partisipatory Poperty Assessment and Monitoring (PPAM)

Konsep PPAM diperkenalkan secara gamblang oleh Agus Affianto, Direktur Indonesia Forest and Governance Institute (IF-GI). PPAM mendekati kemiskinan dari berbagai dimensi, yaitu dimensi yang tersusun dari kategori ketidakberdayaan (dimensi materi, pengetahuan, kesehatan), kategori keterisolasian (dimensi politik, sosial, ekonomi, alam) dan kategori kerentanan (dimensi infrastruktur dan pelayanan.

Tujuan PPAM sendiri yaitu untuk memperoleh data sesuai dengan indikator klasifikasi kesejahteraan (kemiskinan) yang disepakati, memperoleh gambaran kemiskinan pada suatu wilayah tertentu, mengetahui penyebab kemiskinan, potensi yang dapat dimanfaatkan serta alternatif solusi yang dibutuhkan, serta untuk mengetahui dampak program terhadap penanggulangan kemiskinan.

Potret PPAM akan sangat membantu dalam penyusunan formulasi kebijakan, perencanaan program dan penganggaran, monitoring dan evaluasi. Dengan demikian kebijakan yang diputuskan akan tepat sasaran atau efektif serta dengan anggaran yang bisa terdistribusi secara efisien. Banyak kasus telah menunjukkan bahwa kemiskinan bisa berasal darimana saja dan kadang tidak terpotret dengan baik. “Seperti yang terjadi di Wonosobo, sebelumnya ekonomi warga berkecukupan, namun pasca bencana longsor warga tiba-tiba menjadi miskin. Sehingga kemiskinan disebabkan karena faktor alam,” ungkap Agus.

PPAM memberikan kesempatan pada warga untuk menyatakan kondisi tingkat kesejahteraan pada dirinya. Mereka mengungkapkan itu ketika diajak berdialog melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD sendiri harus merupakan representasi setiap bagian dalam masyarakat dusun, seperti melibatkan petani penggarap, tuan tanah, pedagang kecil, peternak, iburumah tangga, kepala dusun, tokoh agama, dan lainnya.

“Kita mengarahkan para fasilitator mendalami proses penentuan indikator kemiskinan dari masing-masing dimensi. Sehingga kita dapat mengetahui apakah kemiskinan terjadi berasal dari ketidakberdayaan dirinya, faktor konteks luar yang mengisolasi, atau faktor kerentanan akibat kurangnya layanan dan infrastruktur,” kata Agus yang biasa disapa Mas Picoes ini.

setelah FGD, tim PPAM melakukan sensus rumah tangga dengan cara wawancara secara individu pada anggota rumah tangga. Responden memberikan keterangan sesuai dengan arahan kuisioner yang telah disusun berdasar pada indikator yang diperoleh secara partisipatif melalui FGD. “Assessment akan menjadi sampah kalau dilakukan hanya secara sampling, harus dilakukan secara keseluruhan,” tekan Agus.

Hari kedua peserta training dibagi tiga kelompok untuk melakukan FGD dan pengambilan data rumah tangga pada tiga lokus, yaitu di Desa Galung, Dusun Galung dan Dusun Kolimpi’e. Pertama-tama masing-masing kelompok melakukan FGD untuk menggali indikator dari warga.

Dalam melakukan FGD, banyak peserta yang terjebak dalam perbincangan penyebab kemiskinan, namun masih kesulitan dalam mengekstrak indikator kemiskinannya. Ini disebabkan karena belum mengetahui perbedaan antara indikator dan masalah warga, indikator adalah ukuran-ukuran yang bisa dibandingkan antara kelompok miskin, cukup dan kaya. Menurut Abdul Syukur Ahmad, FGD bisa maksimal jika dirancang dengan baik, seperti melakukan pembagian peran fasilitator, menyusun pertanyaan yang sistematis dan tidak melebar, teknik bertanya, menetapkan pembeda dalam indikator, setalah itu menyusun review hasil FGD.

Hari ketiga peserta belajar menginput indikator dalam tools program PPAM dan diasistensi langsung oleh Agus affianto. Dilanjutkan dengan sesi penguatan pemahaman menengenai PPAM dengan menjelaskan secara rinci masing-masing dimensi dan bagaimana menentukan indikatori-indikatornya.

Hasil pelatihan ini menjadi rekomendasi untuk kegiatan ujicoba tools PPAM di Desa Pujananting. Desa yang dianggap masih terisolir dan masyarakatnya belum tersentuh fasilitas-fasilitas utama.(*dam)

Komen disini

Open Chat
1
Close chat
Hi! Terima kasih atas kerjasama anda. Silahkan tekan tombol start jika ingin ngobrol dengan kami :)

Start