About Us

Latar Belakang Pendirian SCF

Pulau Sulawesi adalah pulau terbesar ke 4 (empat) di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam yang apabila dikelola secara baik akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang mendiaminya. Ironisnya, menurut berbagai catatan yang menegaskan bahwa Hutan Sulawesi mengalami kerusakan rata-rata 270.171 ha/tahun selama kurun waktu 1985-1997. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin di desa-desa yang terletak di dalam dan tepi hutan mencapai 46,29%, sementara di luar kawasan hutan 39,40% dari total penduduk yang ada di Sulawesi.

Dan salah satu solusi terbaik atas problem tersebut adalah memberi ruang akses yang memadai pada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam (PSDA) secara adil dan lestari. Untuk mewujudkannya diperlukan komitmen dan upaya bersama semua pihak baik masyarakat, pemerintah, pengusaha, LSM, media massa maupun perguruan tinggi. Terkait dengan itu maka perlu diciptakan iklim yang kondusif terutama mencairnya komunikasi para pihak, keberdayaan masyarakat, ruang dialog yang setara serta dukungan kelembagaan dan kebijakan yang inklusif.

Selama 5 tahun terakhir, dukungan program kerjasama Pemerintah Inggris dan Indonesia melalui Multistakeholder Forestry Programme (MFP) di regio Sulawesi telah menfasilitasi 10 site pembelajaran dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat (PSDABM). Beberapa tema utama yang difasilitasi adalah Resolusi Konflik Kehutanan, Non Timber Forest Product (NTFP), Pengelolaan DAS, HPH-Rakyat dan Agroforestry/Sosial Forestry. Site-site tersebut terdapat di 5 propinsi yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Secara administratif tersebar di 165 desa/kelurahan dengan melibatkan sekitar 20 ribu petani yang terorganisir kedalam 203 kelompok tani.

Pengalaman tersebut telah memberikan pondasi dan pembelajaran berharga dalam mencairkan komunikasi dan menumbuhkan kerja sama yang konstruktif antar pihak. Meskipun hasil-hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal, tetapi sebagai sebuah upaya awal minimal telah memberikan harapan yang memungkinkan terjadinya perbaikan penghidupan masyarakat miskin dalam bingkai pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari. Agar harapan atau kebutuhan masyarakat tersebut dapat terwujud, maka ada beberapa problem mendasar yang perlu terus difasilitasi yaitu: (i) kepastian hukum atas akses masyarakat dalam PSDA belum jelas, (ii) kesadaran tentang posisi strategis masyarakat sebagai aset produktif dan pengaman berkelanjutan dalam PSDA belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak, (iii) kapasitas kelembagaan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama belum sepenuhnya memadai dan (iv) dukungan para pihak dalam memperkuat akses masyarakat dalam PSDA masih ”setengah hati”.

Pembentukan Sulawesi Community Foundation diawali atas inisiasi pendirian Pulsa CELEBES tahun 2003, pada pertemuan Mitra MFP-DFID di Makassar tahun 2003 oleh Mitra MFP-DFID. Kemudian berlanjut pada kegiatan Lokakarya Pengembangan Gagasan Yayasan Trust Fund Sulawesi di Manado tanggal, 22-24 Agustus 2005, dan secara politis Pendirian Sulawesi Community Foundation disepakati dalam sebuah Lokakarya Rencana Implementasi Yayasan Trust Fund Sulawesi di Makassar tanggal, 27-28 September 2005 dengan melibatkan Jejaring LSM, Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi yang ada di Pulau Sulawesi

Wilayah Kerja

Sebagaimana kemufakatan saat pendiriannya Wilayah kerja SCF ( Sulawesi  Community  Foundation ) meliputi  Wilayah Kepulauan  Sulawesi  yang secara administrative  pemerintah saat ini terbagi dalam 6 propinsi  (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Utara). Dalam menjalankan mandatnya wilayah kerja SCF dibagi  berdasarkan administrasi pemerintah propinsi, pada masing masing  wilayah propinsi SCF memiliki mitra Strategis yang tergabung dalam jaringan / forum multipihak.