Latar Belakang

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 188.332 Ha dengan luas kawasan Hutan seluas 61.033,70 ha atau 2,88 % dari luas kawasan hutan di provinsi sulawesi selatan yaitu 2.118.992 Ha. Kawasan hutan di kabupaten Gowa seluas 61.033,70 Ha k terdiri atas Hutan Lindung 21.865,03 Ha, Hutan Produksi 15.871,66 dan Hutan Produksi Terbatas seluas 23.297,01.

Jumlah penduduk di kabupaten Gowa adalah sebanyak 709.386 jiwa (4,19 % dari jumlah penduduk sulawesi selatan (sulawesi selatan dalam angka, BPS 2015) sementara jumlah penduduk yang terdapat di dalam dan sekitar kawasan hutan di wilayah kabupaten Gowa sebanyak 718 KK (RPHJP KPH Jeneberang, 2015) yang tersebar pada 6 wilayah.

Dari luas kawasan hutan yang ada, berdasarkan SK.607/Menhut-II/2012 terdapat IUPHHK-HTI PT Inhutani I dengan luas areal 18.350 Ha yang meliputi wilayah kecamatan Parangloe, Manuju, Bungaya, Biringbulu, Bontolempangan, Tinggi Moncong. Areal yang dikelola oleh PT. Inhutani I di kabupaten Gowa mencapai + 30% dari luas kawasan hutan di kabupaten gowa. Luas IUPHHK-HTI PT. Inhutani tersebut telah mengalami revisi dari luas sebelemunya yaitu 24.780 Ha berdasarkan SK No 266/Kpts-II/1986.

Berkurangnya luasan areal PT. Inhutani disebabkan selain berhenti beroperasinya PT. Kertas Gowa sebagai pasar sebagai tujuan produksi PT. Inhutani, juga disebabkan karena tekanan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah kawasan inhutani.
Walaupun pada tahun 2012 berdasarkan SK IUPHHK-HTI nomor Sk.607/menhut-II/2012, wilayah areal kerja PT. Inhutani I telah berkurang menjadi 18.350 Ha namun masih terdapat masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan wilayah tersebut untuk penghidupan mereka.

Kondisi dan situasi ini menyebabkan ketidakpastian dan konflik antara masyarakat yang bergantung hidupnya pada kawasan hutan dan PT. Inhutani selaku pemangku wilayah berdasarkan SK IUPHHK-HTI yang dikeluarkan. Ketidak pastian dan konflik yang terjadi berdampak pada pengelolaan kawasan wilayah tersebut menjadi tidak berjalan dengan baik.
Selain berdampak pada pengelolaan kawasan hutan, konflik dan ketidakpastian tersebut juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang berada sekitar kawasan tersebut.

Rumusan Masalah

Permasalaha/Isu ini oenting dilakukan karena:

  • Kepastian dalam pengelolaan hutan baik bagi masyarakat maupun bagi pemegang hak pengelolaan maupun ijin pemanfaatan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pengelolaan maupun pemanfaatan hutan yang lestari.
  • Ketidakpastian dalam pengelolaan hutan salah satunya disebabkan adanya konflik dalam pengelolaan ataupun pemanfaatan kawasan hutan tersebut yang berakibat pada tidak terurusnya wilayah tersebut ataupun pemanfaatannya yang tidak memperhatikan aspek-aspek keletarian yang berujung pada terjadinya deforestasi maupun degradasi wilayah tersebut.

Permasalahan yang ingin di pecahkan adalah:

  • Pengurangan laju deforestrasi dan degradasi hutan dan lahan melalui penyelesaian Konflik tenurial antara masyarakat dan pengelola hutan.

Penerima Manfaat dari perogram ini adalah:

  • Masyarakat desa yang berada di sekitar areal IUPHHK PT Inhutani yang hidupnya tergantung pada kawasan hutan

Stategi Pendekatan

Stategi komunikasi untuk meningkatkan interaksi dengan civil society dan instansi terkait lainnya adalah:

  • Interaksi dengan Civil Society maupun CSO lain dilakukan melalui pelibatan-pelibatan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh program baik berupa pemetaan sosial maupun diskusi-diskusi yang dilakukan.
  • Kolaborasi bersama CSO lain juga dilakukan untuk keberlanjutan pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat serta proses-proses monitoring dalam implementasi kesepakatan kerjasama yang dibangun.
  • Peningkatan interaksi dengan instansi terkait baik di level tapak pemerintah desa, KPH, maupun di level provinsi, Regional dan nasional dilakukan melalui koordinasi, lobby, advokasi, Fokus Grup Diskusi maupun Workshop.

Yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapka adalah:
Untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan SCF akan melakukan:

  • Asessment dan pemetaan untuk mendapatkan gambaran terkait konflik dan wilayah konflik tenurial yang ada.
  • Membangun kesepakatan dan kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam pengelolaan hutan
  • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam tata kelola hutan dan lahan yang baik
  • Lobby dan advokasi kepada parapihak terkait.

Strategi untuk meningkatkan keterlibatan/peran perempuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan melibatkan perempuan dalam mengidentifikasi isu-isu spesifik adalah sebagai berikut:

  • Melalui pemetaan sosial yang dilakukan, salah satu point yang akan mendapatkan perhatian adalah perempuan sehingga akan diperoleh posisi dan peran perempuan yang ada terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya maupun dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat.
  • Pelibatan perempuan dalam pertemuan-pertemuan masyarakat/kelompok, baik dilakukan bersama maupun secra terpisah.
  • Dalam membangun kesepakatan dengan pihak lain, perempuan akan dilibatkan untuk mendapatkan pandangan/pendapat terhadap kesepakatan yang akan dibangun

Memanfatkan teknologi baru, seperti media sosial, untuk meningkatkan efektifitas programadalah sebagai berikut:

Penggunaan teknologi baru dalam upaya peningkatan efektifitas program dilakukan melalui pemanfaatan WTA dalam melakukan pemetaan wilayah areal konflik. Penggunaan teknologi ini untuk membantu mempercepat pelaksaan pemetaan yang jika dilakukan secara manual akan memakan waktu yang cukup lama. Hasil pemetaan dengan menggunakan WTA ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas, baik bagi masyarakat maupun pihak yang terkait.

Target Perubahan

Target perubahan dari program ini adalah:

  • Teridentifikasinya konflik tenurial dan para pihak yang terlibat dalam konflik
  • Terpetakannya wilayah yang menjadi areal konflik
  • Adanya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan pengelola kawasan (IUPHHK-HTI)
  • 100 Orang meningkat kapasitas dalam pengelolaan hutan
  • Adanya dukungan para pihak dalam kemitraan kehutanan
  • Rekomendasi perbaikan kebijakan Tingkat regional dan Nasional

Yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah:

  • Pemetaan sosial masyarakat sekitar wilayah inhutani
  • Pemetaan wilayah menggunakan WTA
  • Faslitasi kesepakatan antara masyarakat dengan PT. Inhutani
  • Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Kemitraan
  • Fasilitasi kelembagaan kelompok masyarakat
  • Pelatihan pengelolaan hutan bagi kelompok masyarakat
  • Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat dalam monitoring dan evaluasi
  • Advokasi dan koordinasi pada KLHK
  • Workshop Dukungan para pihak dalam kemitraan
  • Penyusunan Policy brief Pembelajaran kemitraan
  • FGD dan Workshop Para pihak tingkat Regional

Analisa Aktor

Identifikasi aktor/pelaku/champion

Aktor yang teridentifikasi terkait dengan implementasi program adalah :

  • KPH Jeneberang Sulawesi Selatan ( Kepala KPH)
  • PT. Inhutani I (Sahrir Sunusi)
  • Fordas Sulawesi (Kahar Muji)
  • BPSKL (Anton Patandianan)

Analisis aktor baik internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi :

  • SCF telah memiliki pengalaman dan berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait dalam implementasi program
  • Komunikasi informal telah dibangun pada PT inhutani selaku pengelola kawasan (Pemegang IUPHHK-HTI)
  • Mendorong keterlibatan BPSKL dan KPH sebagai aktor dalam proses kemitraan

Komen disini