Tahun 2017, SCF melaksanakan workshop bersama para pihak dalam mendorong percepatan implementasi perhutanan sosial di sulawesi selatan dan sulawesi tengah. Pertemuan yang hadiri Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan sebagai Narasumber, ini diikuti peserta sebanyak 31 orang yang merupakan Instansi BPMD, Bappeda Prov. Sulawesi Selatan, BPSKL, BPKH, KPH Silvia Patuju, KPH Dologi Taujano Sulteng, Pokja Perhutanan Sosial Sulteng & Sulsel, Kelompok Tani Hutan Hkm, NGO Local. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun komitmen dan merumuskan langkah para pihak dalam percepatan Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
Workshop ini menghasilkan 14 poin yang disepakati semua pihak yang hadir, salah satunya adalah poin yang berisi Pihak Dinas Kehutanan Prov. Sul- Sel dan BPSKL agar sekiranya menindaklanjuti dokumen Penataan Areal Kerja (PAK) yang telah dikeluarkan oleh KLHK yang dikeluarkan pada tahun 2014 – 2015 di kelompok tani se Sulawesi Selatan; dan menindaklajuti atau memverifikasi ulang berkas pengusulan yang telah di masukkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten sebelum diberlakukannya UU 23 tentang pelimpahan kewenangan ke tingkat provinsi. Dengan poin utama yaitu Sulawesi Community Foundation (SCF) akan menargetkan perhutanan sosial (HKm, HD, HTR, Kemitraan dan Hutan Adat) melalui perluasan izin/perluasan seluas 15. 000 ha di lokasi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda SCF dalam mendorong “Peningkatan Akses Legal Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkonstribusi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah” yang didukung oleh Kemitraan dan Ford Foundation.
Seperti yang dikatahui, Program Perhutanan Sosial telah berjalan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Sebuah program yang akan membantu meningkatkan banyak aspek sosial dan ekonomi yang akan berkontribusi langsung pada pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Mereka yang tinggal di daerah sekitar hutan, tidak seharusnya menjadi bagian yang terpinggirkan. Jika dikelola dengan baik dengan konsep pengelolaan yang lestari dan tetap memfokuskan tujuan pada keberlangsungan yang panjang hingga masa depan, hutan akan menjadi kawan baik, seperti yang seharusnya.
Dari workshop yang dilaksanakan SCF, beberapa isntansi pemerintahan yang sempat hadir, diantaranya Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan, menyatakan sikap akan selalu mendukung Perhutanan sosial, tetapi perlu dilakukan koordinasi kepada pimpinan untuk menjelaskan peran, tujuan dan target keterlibatan pihak DPMD Prov. Sulawesi Selatan dalam mendukung Perhutanan Sosial. Dan itu merupakan langkah awal pasca workshop yang akan dilakukan SCF, yaitu menindaklanjuti koordinasi dengan pihak PMD Prov. Sulawesi Selatan.
