Mamuju, 23 Agustus 2025 – Tim monitoring Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melaksanakan Monitoring On-Site Terpadu Proyek RBP REDD+ for Results Period 2014–2016 GCF Output 2 di Provinsi Sulawesi Barat pada 21–23 Agustus 2025.
Kegiatan ini bertujuan meninjau langsung perkembangan program di lapangan, mengidentifikasi capaian serta tantangan, sekaligus menghimpun masukan dari penerima manfaat. Monitoring juga menjadi sarana evaluasi bersama untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan, dan menyusun rekomendasi perbaikan ke depan. Seluruh rangkaian kegiatan melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah kabupaten, dinas terkait, Kelompok Pengelola Hutan (KPH), masyarakat, serta SCF sebagai lembaga perantara.
Hari Pertama: Pertemuan di Dinas Kehutanan Provinsi
Monitoring hari pertama dilaksanakan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran berbagai pihak, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), POKJA REDD+ Sulawesi Barat, KPH Karama, KPH Malunda, serta KPH Mappilli, menunjukkan dukungan pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi program.
Tim monitoring BPDLH berkunjung ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, A. Aco Takdir, S.Sos., M.Pd., dalam sambutannya menegaskan pentingnya memantau perkembangan program sekaligus menilai manfaatnya bagi masyarakat. “Informasi dari lapangan menjadi dasar untuk menjaga keberlanjutan program ke depan,” ujarnya. Dari tim BPDLH, Wigatiningsih menyampaikan bahwa meskipun proyek berlangsung dalam jangka waktu terbatas, perlu dipikirkan strategi agar kegiatan dapat berkelanjutan.
Hari Kedua: Kunjungan Lapangan ke KPH Karama dan KWT Kayulangka
Rangkaian monitoring berlanjut dengan kunjungan lapangan ke KPH Karama. Kepala KPH, Saharuddin, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kehutanan dan BPDLH melalui dukungan lembaga perantara SCF atas fasilitasi kegiatan seperti pelatihan drone, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan bimbingan teknis penyusunan RPHJP.
Kunjungan ke KPH Karama untuk mendengar cerita kegiatan Masyarakat Peduli Api (MPA)
Hadir pula Asriadi, anggota MPA Bonteng Utara, yang berbagi pengalaman lapangannya. “Selama menjadi anggota MPA, saya memberi sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan,” tuturnya. Dari tim BPDLH, Muhammad Raka menekankan pentingnya pelibatan stakeholder seperti pemerintah desa dan pemangku adat dalam memperluas pengetahuan mitigasi kebakaran hutan.
Kunjungan berikutnya dilakukan di Kelurahan Binanga, di mana tim monitoring disambut oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Kayulangka di Masjid Nurul Mutahidah. Ketua KWT, Bu Ino, menyampaikan bahwa melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) mereka mendapatkan pengetahuan baru terkait adaptasi perubahan iklim. “Kami jadi tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi perubahan iklim. Kami juga membuat pupuk organik untuk tanaman di pekarangan, sekaligus aktif menyosialisasikan ProKlim ke masyarakat,” ujarnya.
Bu Ino, ketua KWT Kayulangka, menyampaikan aktivitas KWT Kayulangka dalam ProKlim
Dari pihak pemerintah daerah, Alexander Bontong, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DLH Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan rencana ke depan untuk mengembangkan kapasitas kelompok melalui sekolah lapang dan studi banding.
Hari Ketiga: Kunjungan ke Desa Orobatu dan KPH Malunda
Pada hari ketiga, monitoring dilakukan di Desa Orobatu. Ketua KTH Beringin Jaya, Mardi, menyampaikan bahwa pendampingan yang mereka terima membuat kelompok lebih aktif, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS). Ia berharap petani Desa Orobatu ke depan dapat mengembangkan sektor agroforestri.
Kunjungan tim monitoring BPDLH di Desa Orobatu
Kunjungan terakhir dilakukan di KPH Malunda. Pengendali Ekosistem Hutan, Kevin, menjelaskan bahwa proyek REDD+ di Sulawesi Barat membuka peluang besar bagi KPH untuk meningkatkan kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kabupaten Majene. “Berbagai program sudah kami laksanakan, mulai dari pembentukan MPA, patroli hutan, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), penyusunan RPHJP, hingga penyusunan RKPS,” paparnya.
Sinergi Pemerintah Daerah untuk Keberlanjutan
Monitoring terpadu ini menjadi wujud komitmen BPDLH dalam menjaga transparansi pengelolaan pendanaan internasional yang dialokasikan untuk pemerintah daerah, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah kabupaten, serta masyarakat di tingkat tapak, program REDD+ diharapkan menjadi model implementasi yang mampu menekan deforestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Peran SCF sebagai lembaga perantara turut memperkuat koordinasi dan fasilitasi di lapangan.
Mengusung prinsip keterbukaan, partisipasi, dan keberlanjutan, pemerintah daerah bersama BPDLH berkomitmen mengawal agar manfaat program dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Penulis: Arif Maulana T.M.
