Kendari, 9-10 September 2025 – Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk 25 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 9-10 September di Swiss-BelHotel Kendari. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi skema Result Based Payment REDD+ GCF Output 2 yang difasilitasi oleh SCF selaku Lembaga Perantara (LEMTARA). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dinas Kehutanan, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH) Kementerian Kehutanan, dan BPHL Wilayah XV Makassar.
Hendro Widjanarko, S.Hut, Direktur Direktorat BRPH Kementerian Kehutanan, menekankan pentingnya dokumen RPHJP sebagai landasan pengelolaan hutan berkelanjutan. “Dokumen RPHJP yang baik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Melalui bimtek ini, kami memastikan semua KPH memiliki pemahaman yang komprehensif dalam menyusun dokumen tersebut,” ujarnya.
Selama dua hari, peserta tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga coaching clinic intensif untuk menyusun dan merevisi dokumen RPHJP sesuai pedoman terbaru. Pembahasan mencakup integrasi RPHJP dengan RPJMD, penyusunan blok pengelolaan hutan, potensi perdagangan karbon, dan penggunaan sistem informasi RPHJP untuk memudahkan proses upload dan validasi dokumen. Kegiatan ini juga mengangkat isu strategis seperti REDD+ dan penguatan kelembagaan KPH dalam mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.
Kegiatan ditutup oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dharma Prayudi, S.Hut., M.M yang berharap semua KPH dapat menyelesaikan dokumen RPHJP tepat waktu. “Kami menargetkan dokumen RPHJP semua KPH dapat selesai dan diunggah ke sistem sebelum akhir tahun 2025 serta kolaborasi dengan SCF sebagai LEMTARA memastikan pendanaan dan pendampingan teknis berjalan efektif” tegasnya.
Penulis: Waode Mar’atun Sholiha
