Kendari, 3 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Workshop Pembentukan Desa Program Kampung Iklim (ProKlim) dan Penginputan Data ke Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) di Hotel Same Boutique Kendari, Rabu (3/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 di Sulawesi Tenggara yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum sebagai Lembaga Perantara, serta dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pokja REDD+ Sulawesi Tenggara yang diketuai oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.
Workshop ini diikuti oleh perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa dan kelurahan, kelompok masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sekaligus mendorong pembentukan dan registrasi Desa ProKlim ke dalam SRN-PPI sebagai sistem nasional pencatatan aksi iklim.
Dalam pemaparannya, perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Umul Zaman Salihin, ST., M.Si, menjelaskan bahwa REDD+ merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta peningkatan cadangan karbon hutan.
La Ode Umul Zaman Salihin memaparkan peran REDD+ dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca melalui perlindungan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Menurutnya, implementasi REDD+ di Sulawesi Tenggara melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, akademisi, serta Yayasan Sulawesi Cipta Forum sebagai Lembaga Perantara yang mendukung pengelolaan dan penyaluran pendanaan program. Program ini tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penguatan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Program REDD+ di Sulawesi Tenggara dirancang untuk menciptakan manfaat lingkungan sekaligus manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan program,” ujar Umul Zaman.
Ia menambahkan bahwa Program REDD+ Sulawesi Tenggara didukung melalui skema pendanaan RBP REDD+ GCF yang memiliki total alokasi sekitar Rp21 miliar untuk pelaksanaan program selama periode 2024–2027. Program ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat, tata kelola kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian deforestasi, serta pengembangan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.
Pada sesi berikutnya, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Sulawesi Tenggara sekaligus Koordinator Tim Teknis IGRK dan ProKlim, Awaluddin, S.SiT., M.AP, menjelaskan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui berbagai aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal.
Ia menyampaikan bahwa hingga tahun 2024, Sulawesi Tenggara telah memiliki 152 lokasi ProKlim yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Melalui dukungan pendanaan REDD+, pemerintah daerah menargetkan penguatan dan pengembangan 23 lokasi ProKlim yang tersebar di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan.
“Melalui Program REDD+, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan dukungan pendanaan sekitar Rp2,2 miliar untuk pengembangan ProKlim. Dukungan ini akan digunakan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, pembentukan komunitas ProKlim, sekolah lapang iklim, serta berbagai aksi lingkungan seperti penanaman mangrove,” jelas Awaluddin.
Ia menambahkan bahwa lokasi-lokasi sasaran dipilih dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan kawasan hutan yang dijaga dan dikelola oleh masyarakat. Oleh karena itu, ProKlim menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi REDD+ di tingkat tapak sekaligus memperkuat kontribusi masyarakat terhadap upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
Fungsional Ahli Madya DLH Sulawesi Tenggara, Untung Ratu, S.T., M.Si, menambahkan bahwa ProKlim merupakan instrumen penting dalam mendorong aksi iklim berbasis masyarakat. Berbagai kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim menjadi bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi yang dapat dilakukan langsung oleh masyarakat.
“Keberhasilan ProKlim sangat ditentukan oleh keberlanjutan aksi yang dilakukan masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas kelompok masyarakat menjadi salah satu fokus utama yang harus terus didorong,” kata Untung Ratu.
Sebagai contoh praktik baik, Lurah Watu-Watu, Suriatno Daud, S.Pt., M.AP, memaparkan pengalaman Kelurahan Watu-Watu dalam mengelola berbagai kegiatan ProKlim. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan meliputi pengelolaan sumber daya air, pertanian organik, pemanfaatan pekarangan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penghijauan, hingga perlindungan daerah resapan air.
Menurutnya, tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Namun demikian, keberadaan Bank Sampah Kodya dan berbagai kegiatan edukasi masyarakat terus didorong untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Sementara itu, Dafid Pratama, S.Si, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Tenggara, memberikan pelatihan teknis mengenai penginputan aksi adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan ke dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Ia menegaskan bahwa pencatatan aksi iklim masyarakat menjadi penting untuk mendokumentasikan kontribusi nyata desa dan kelurahan dalam mendukung target penurunan emisi daerah maupun nasional.
“Melalui SRN-PPI, berbagai aksi yang telah dilakukan masyarakat dapat terdokumentasi, terukur, dan menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Karena itu, kualitas data dan kelengkapan dokumentasi menjadi aspek yang sangat penting,” Dafid.
Melalui workshop ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai penyelenggaraan ProKlim, konsep REDD+, pencatatan aksi adaptasi dan mitigasi, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga tata cara penginputan data ke SRN-PPI. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah desa dan kelurahan yang terdaftar dalam sistem nasional, memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta mendorong lahirnya aksi-aksi iklim yang terukur dan berkelanjutan di tingkat tapak.
Program ini merupakan bagian dari implementasi RBP REDD+ GCF Output 2 di Sulawesi Tenggara yang didukung oleh BPDLH melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum sebagai Lembaga Perantara. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, kelompok komunitas, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, program ini mendorong penguatan kapasitas masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan hutan dan lingkungan yang berkelanjutan, serta pencatatan aksi iklim yang terukur melalui SRN-PPI. Pengembangan 23 lokasi ProKlim di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan diharapkan dapat memperkuat kontribusi masyarakat terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sulawesi Tenggara.
