Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Seminar Perhitungan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) Tahun 2026 di Hotel Same Boutique Kendari, Kamis (4/6). Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memaparkan hasil inventarisasi emisi dan serapan gas rumah kaca, memperkuat kualitas data sektoral, serta mendukung penyusunan kebijakan pembangunan rendah karbon di daerah.
Seminar ini merupakan bagian dari Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 yang mendukung penguatan tata kelola perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon di Sulawesi Tenggara. SCF dalam program ini bertindak sebagai Lembaga Perantara (Lemtara). Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi lintas sektor untuk memvalidasi data emisi dan serapan gas rumah kaca, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memastikan tersedianya data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan mitigasi perubahan iklim di daerah.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Sulawesi Tenggara sekaligus Koordinator Tim Teknis IGRK dan ProKlim, Awaluddin, S.SiT., M.AP, menjelaskan bahwa inventarisasi gas rumah kaca merupakan instrumen penting dalam mendukung target nasional pengendalian perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon. “Sulawesi Tenggara saat ini tengah memperkuat berbagai instrumen pengelolaan perubahan iklim, termasuk penyusunan Dokumen IGRK Sultra 2025–2027, Dokumen Forest Reference Emission Level (FREL), serta Rencana Aksi Daerah REDD+ sebagai dasar perencanaan penurunan emisi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan,” jelas Awaluddin.
Ia juga menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi pendanaan REDD+ untuk mendukung target penurunan emisi periode 2025–2027, termasuk target penurunan emisi sektor Forest and Other Land Use (FOLU) sebesar 789 ribu ton CO₂.
Selain memaparkan capaian dan target program, Awaluddin menjelaskan bahwa hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup masih menunjukkan perlunya penguatan kualitas dokumen inventarisasi gas rumah kaca daerah. Beberapa catatan yang ditemukan antara lain belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data, belum tersusunnya analisis ketidakpastian, belum dilaksanakannya verifikasi terhadap hasil penurunan emisi, serta masih ditemukannya anomali data pada sejumlah sektor. Menurutnya, seminar ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas data dan memperkuat akuntabilitas pelaporan inventarisasi gas rumah kaca Sulawesi Tenggara.
Dalam pemaparan hasil inventarisasi, Dafid Pratama, S.Si, Penelaah Teknis Kebijakan DLH Sulawesi Tenggara, menjelaskan bahwa total emisi gas rumah kaca Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 tercatat sekitar 35.721,66 Gg CO₂e. Sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar dengan nilai sekitar 40.067,44 Gg CO₂e, diikuti sektor proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pertanian, serta limbah.
Di sisi lain, sektor kehutanan dan penggunaan lahan masih berperan penting sebagai penyerap karbon. Pada tahun 2025, sektor ini mampu menyerap sekitar 8.600,23 Gg CO₂e, sehingga membantu menekan total emisi bersih daerah.
Dafid menambahkan bahwa tren peningkatan emisi dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari berkembangnya aktivitas industri di Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan industri pengolahan nikel dan smelter turut berkontribusi terhadap peningkatan emisi pada sektor energi dan IPPU, sehingga diperlukan strategi pengendalian emisi yang berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Herry Ibnu Nurcahyo, ST dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara memaparkan bahwa sektor energi masih didominasi penggunaan batubara yang mencapai sekitar 85 persen dari total bauran energi daerah. Pada tahun 2025, emisi sektor energi tercatat mencapai sekitar 22,5 juta ton CO₂ per tahun, dengan subsektor pembangkit listrik menjadi penyumbang terbesar.
Menurutnya, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu strategi penting untuk menekan emisi sektor energi. Saat ini, kontribusi EBT dalam bauran energi daerah baru mencapai sekitar 4,35 persen, dengan kapasitas terpasang sekitar 29,50 MW. Pemanfaatan EBT tersebut diperkirakan mampu mengurangi emisi hingga 151 ribu ton CO₂ per tahun.
Pada sesi berikutnya, Toto Gunardi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari memaparkan perkembangan data penutupan lahan di Sulawesi Tenggara. Ia menekankan pentingnya data tutupan lahan sebagai dasar perhitungan emisi dan serapan karbon sektor FOLU.
“Hutan lahan kering primer masih menjadi penyimpan karbon terbesar di Sulawesi Tenggara. Selain itu, kawasan mangrove juga memiliki peran strategis dalam penyerapan karbon biru atau blue carbon,” ungkap Toto.
Ia menjelaskan bahwa perubahan tutupan lahan akibat pembukaan kawasan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu sumber utama emisi sektor FOLU. Kawasan pertambangan nikel menjadi salah satu wilayah yang memerlukan pemantauan berkala untuk memastikan perubahan tutupan lahan dapat teridentifikasi dengan baik.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh yang didukung verifikasi lapangan menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi data penutupan lahan dan menghasilkan perhitungan emisi serta serapan karbon yang lebih akurat.
Melalui seminar ini, para peserta yang berasal dari perangkat daerah, instansi teknis, akademisi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan memperoleh ruang untuk melakukan validasi data, berbagi masukan teknis, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sulawesi Tenggara.
Seminar ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat arsitektur REDD+ daerah melalui penyusunan Dokumen IGRK Sultra 2025–2027, Forest Reference Emission Level (FREL), dan Rencana Aksi Daerah REDD+. Ketiga dokumen tersebut diharapkan menjadi landasan penting dalam mencapai target penurunan emisi sektor FOLU sekaligus mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di Sulawesi Tenggara.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama para pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat kualitas inventarisasi gas rumah kaca sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan rendah karbon. Data emisi dan serapan karbon yang semakin akurat diharapkan dapat mendukung implementasi REDD+, mempercepat pencapaian target penurunan emisi daerah, serta mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.
