Scf.or.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta pada hari Rabu, 5 November 2025. Gubernur SDK didampingi oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dan Anggota Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad. Hadir pula Tenaga Ahli Gubernur, Hajrul Malik dan perwakilan dari Pokja REDD+ Sulbar. Pertemuan ini difasilitasi oleh Lembaga Perantara (Lemtara) Sulawesi Cipta Forum (SCF), dan bertujuan agar Provinsi Sulbar memperoleh akses dan kompensasi fiskal yang adil atas perannya yang signifikan dalam menjaga tutupan hutan dan potensi penyerapan karbon nasional.
Dalam pertemuan dengan jajaran BPDLH, Gubernur SDK secara tegas menyampaikan agar Sulbar, yang memiliki lebih dari 1 juta hektar kawasan konservasi dan potensi karbon, tidak lagi hanya dipandang sebagai “penyimpan karbon” tanpa nilai ekonomi yang setara.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), melakukan kunjungan di kantor BPDLH
“Kami datang untuk memastikan Sulbar mendapat kompensasi yang setara dengan Kalimantan Timur. Kontribusi kami terhadap penyerapan karbon nasional sangat besar, dan manfaat fiskal yang kami terima harus mencerminkan kontribusi tersebut. Hutan yang kami jaga harus memberikan nilai ekonomi yang adil bagi masyarakat Sulbar,” ujar Gubernur SDK.
Untuk mempercepat realisasi pendanaan dan memastikan dana tersalurkan efektif ke komunitas, Pemerintah Provinsi Sulbar menyatakan kesiapan penuh dalam menyusun proposal program berbasis skema prioritas BPDLH, yaitu REDD+ dan FOLU.
Dalam upaya ini, Pemprov Sulbar akan memperkuat kolaborasi dengan Sulawesi Cipta Forum (SCF), yang telah berperan sebagai Lembaga Perantara (Lemtara) dalam penyaluran dana program lingkungan BPDLH di Sulawesi Barat. Keterlibatan SCF diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi dan memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada penerima di tingkat tapak.
Selain itu, Gubernur SDK juga mendorong inisiatif untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada masyarakat melalui skema pinjaman berbunga sangat rendah (3%) bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan jaminan pohon produktif. Langkah ini akan diiringi dengan pengawasan ketat terhadap semua pelaku usaha karbon di Sulbar, guna memastikan operasi mereka transparan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Gubernur SDK membahas potensi Provinsi Sulbar memperoleh akses dan kompensasi fiskal yang adil atas perannya yang signifikan dalam menjaga tutupan hutan dan potensi penyerapan karbon nasional
Sebagai penutup, Gubernur SDK juga membuka peluang pemanfaatan Dana Bencana (Disaster Fund) yang dikelola BPDLH. Dana ini diusulkan dapat digunakan untuk membiayai asuransi ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana, serta proyek-proyek vital seperti rehabilitasi ekosistem dan pengembangan energi bersih di Sulbar.
Kehadiran Gubernur Sulawesi Barat bersama jajaran eksekutif dan legislatif menjadi wujud komitmen kolektif antar lembaga. Sinergi ini diharapkan akan memperlancar upaya memperjuangkan akses pendanaan lingkungan, membuka jalan bagi realisasi program-program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat daerah.
Penulis: Muhammad Awal Fikri
