Kendari, 9-10 September 2025 – Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk 25 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 9-10 September di Swiss-BelHotel Kendari. Kegiatan ini…
Mamuju, 23 Agustus 2025 – Tim monitoring Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melaksanakan Monitoring On-Site Terpadu Proyek RBP REDD+ for Results Period 2014–2016 GCF Output 2 di Provinsi Sulawesi Barat pada 21–23 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan meninjau langsung…
Kendari, 22 Agustus 2025 – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melaksanakan Monitoring On-Site Terpadu Proyek RBP REDD+ for Results Period 2014–2016 GCF Output 2 di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 21–22 Agustus 2025. Kegiatan…
Pembangunan sektor kehutanan terlihat massif sejak pemerintah (orde baru) melancarkan memperbolehkan sektor swasta untuk menebang dan mengekspor log (kayu bulat). Berdasarkan Undang-undang No. 1/1967 dan Undang-undang No. 6/1968 mengenai investasi asing dan dalam negeri, juga Undang-undang Kehutanan No. 5/1967 dan…
Pengantar Hutan Rakyat mulai diperhitungkan saat mulai terasanya kekurangan hasil kayu dari kawasan hutan negara, baik itu sebagai kayu pertukangan, kayu industri, maupun kayu bakar. Di samping fungsi hutan rakyat juga untuk menanggulangi lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan, serta…
Berawal dari pembentukan Working Group Pemberdayaan 2006, yang merupakan tindak lanjut dari CBFM Summit di Yogyakarta, September 2006, serta penerbitan PP 6/2007, peluang program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan mulai terbuka. Program ini dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman…