Makassar, 22 September 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) bersama Yayasan Cipta Forum Sulawesi (SCF) sebagai lembaga perantara dalam program Result-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 memulai langkah awal melalui workshop strategi implementasi di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (22/9/2026). Program ini berjalan selama 30 bulan dan menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Sebanyak 32 peserta mengikuti workshop strategi implementasi tersebut yang menargetkan tercapainya kesepakatan mengenai mekanisme kerja, pembagian peran, dan standar pelaksanaan sebelum kegiatan pada tingkat tapak dimulai. Program Manager, Abdul Syukur Ahmad, menegaskan bahwa workshop ini menjadi wadah untuk menyatukan pemahaman dan menyepakati mekanisme kerja antara tim program dan pemerintah daerah.
Strategi implementasi program mencakup dua level pelaksanaan. Pada level pertama: arsitektur kebijakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan membangun kerangka kelembagaan yang efektif, terorganisir dan kolaboratif untuk merencanakan pengembangan program REDD+ di Provinsi Sulawesi Selatan yang diterjemahkan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD), lalu melengkapinya dengan penyusunan Forest Reference Emission Level (FREL) sebagai dasar dokumen yang digunakan dalam skema REDD+ untuk menilai kinerja pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta berbagai instrumen pendukung lainnya dokumen inventarisasi gas rumah kaca berkala, MRV (Measurement, Reporting, and Verification) dan Nasional Forest Monitoring System (NFMS) Provinsi Sulawesi Selatan.
Muh. Abdi Suwanto, Program Officer, menyampaikan, “FREL menjadi dokumen dasar yang memastikan setiap langkah pengurangan emisi dapat diukur secara transparan. Dengan RAD dan inventarisasi gas rumah kaca serta instrumen pendukung lainnya, kita membangun fondasi kebijakan yang kuat untuk mendukung implementasi REDD+ di Sulawesi Selatan.”
Muhammad Abdi Suwanto, Program Officer, sedang memaparkan strategi implementasi program
Pada level kedua, program menyasar lanskap darat dan pesisir sekaligus memperkuat intervensi di tingkat masyarakat. Program Officer Zaenal menjelaskan bahwa dari total 240.000 bibit yang disiapkan, sebanyak 132.600 bibit merupakan tanaman serbaguna seperti kopi, alpukat, durian, dan petai. Sisanya, 107.400 bibit berupa tanaman kayu. Selain itu, program menargetkan penanaman mangrove seluas 10 hektare. Lokasi penanaman akan ditentukan bersama para pihak dengan mempertimbangkan kemudahan pemantauan dan pendampingan.
Strategi ini juga menyentuh kelompok perhutanan sosial yang akan didampingi dalam mengembangkan usaha produktif berbasis hutan. Pendampingan diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Lebih jauh, program menargetkan 10 desa untuk mengikuti Program Kampung Iklim (ProKlim), yakni empat desa di Bone, satu di Maros, dua di Luwu, dan tiga di Luwu Utara. Melalui ProKlim, masyarakat desa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sehingga strategi implementasi level kedua tidak hanya berfokus pada aspek ekologis, tetapi juga pada pemberdayaan sosial-ekonomi.
Kualitas hasil, bukan sekadar capaian angka
Capaian menjadi salah satu topik diskusi yang dibahas pada workshop ini. “Keberhasilan program harus diukur dari kualitas dan dampak, bukan cuman kuantitas,” tegas Masykur, Spesialis Monitoring, Evaluating, Accountability, anda Learning (MEAL). Program akan menjalankan pemantauan dan pelaporan berkala, termasuk pelaporan triwulan serta pemantauan dan evaluasi bersama perangkat daerah.
Dari sisi lapangan, peserta menekankan agar bibit yang dibagikan dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) benar-benar ditanam dan dipelihara. “Pengalaman kemarin, kita bagi bibit dan susah pemantauannya. Kalau hanya dibagikan, belum tentu ditanam,” ujar M. Saiba Nasir dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan.
Inyo, S. T., M. Eng., Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, juga mengingatkan bahwa hasil program harus dirasakan warga. “Kehutanan memang perlu dibenahi, tetapi di sisi lain kondisi masyarakat juga harus membaik,” kata Inyo. Menurutnya, kunci keberhasilan ada pada kolaborasi yang solid antara pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat.
Inyo, S.T., M.Eng., Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, menekankan pentingnya memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaksana program, dan warga.
Inklusi dan perlindungan sosial sejak perencanaan
Perlindungan lingkungan dan sosial menjadi poin penting yang harus menyatu dengan kegiatan sejak masih di meja perencanaan, bukan menjadi pemeriksaan setelah kegiatan berjalan. Setiap aktivitas dikaji menurut risikonya, sehingga pengamannya sudah melekat sebelum program menyentuh lapangan. “Kerangka pengaman yang kita gunakan sudah harus jelas sejak awal kegiatan dirancang,” kata Spesialis Safeguard, Andi Gunawan Pratama.
Andi Gunawan juga memaparkan bahwa program membuka pengaduan melalui telepon, surel, dan kode QR. Setiap aduan diverifikasi dan dianalisis lebih dulu sebelum ditindaklanjuti.
Cara pandang yang sama berlaku bagi kesetaraan gender. Menurut Spesialis Gender, Padriana, keterlibatan perempuan tidak cukup diukur dari daftar hadir. Sejak merancang kegiatan, tim perlu memikirkan kapan dan di mana kegiatan digelar agar perempuan benar-benar bisa hadir, siapa saja yang diundang agar tidak itu-itu saja, dan bagaimana suara perempuan tercatat dalam laporan. “Output gender sendiri bukan hanya pemenuhan secara kuantitas tetapi secara kualitas,” ujarnya.
Tim program dan peserta melakukan foto bersama
Workshop menghasilkan sejumlah tindak lanjut, antara lain pembentukan Pokja REDD+, penyusunan FREL dan inventarisasi gas rumah kaca, penentuan lokasi penanaman bibit dan mangrove, serta pembentukan Masyarakat Peduli Api untuk patroli partisipatif. Koordinasi lintas sektor diperkuat agar program menghasilkan dampak nyata bagi hutan dan masyarakat.
Kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Sulawesi Selatan adalah program insentif berbasis hasil dari Green Climate Fund yang dikelola melalui BPDLH. Program ini dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF) sebagai lembaga perantara.
