Kendari, 13 Mei 2026 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kelompok Kerja (POKJA) REDD+ Sulawesi Tenggara memperkuat langkah strategis menuju pembangunan rendah karbon melalui Pertemuan Rutin POKJA REDD+ Sulawesi Tenggara pada 12–13 Mei 2026 di Kendari. Forum ini menjadi bagian penting dalam mempercepat penguatan tata kelola iklim daerah, penyusunan arsitektur REDD+ subnasional, serta pengembangan kolaborasi multipihak untuk mendukung target penurunan emisi Indonesia menuju FOLU Net Sink 2030.
Sebagai salah satu provinsi prioritas REDD+ di Indonesia, Sulawesi Tenggara memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda iklim nasional melalui perlindungan kawasan hutan, pengelolaan bentang alam berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan ekonomi hijau berbasis masyarakat. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, akademisi, pengelola kawasan, OPD teknis, dan lembaga perantara (lemtara) untuk memperkuat sinergi implementasi di tingkat tapak.
Ketua POKJA REDD+ Sultra yang juga Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Mustakim Darwis, S.P., M. Si., menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon telah menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah dan membutuhkan dukungan kolaboratif lintas sektor.
“Kebersamaan kita dalam tim ini sudah dituangkan dalam SK Gubernur. Kami berharap seluruh pihak terus memperkuat kolaborasi sehingga target pembangunan rendah karbon dapat tercapai secara bersama,” ujarnya.
Ketua POKJA REDD+ yang juga Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan arahan mengenai integrasi agenda pembangunan rendah karbon ke dalam program daerah. Dalam kesempatan tersebut, beliau menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi seluruh pihak yang telah tergabung dalam SK Gubernur untuk mencapai target penurunan emisi secara bersama. (Foto: Ismunandar)
Diskusi dalam forum menyoroti besarnya peluang Sulawesi Tenggara dalam pengembangan skema pembiayaan karbon dan implementasi REDD+ berbasis hasil (Result Based Payment). Narasumber Abdul Syukur Ahmad menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi prioritas nasional dengan potensi penyerapan emisi karbon yang besar dan bernilai strategis bagi pembangunan daerah.
“Sultra adalah salah satu provinsi prioritas 1 yang berpeluang menyerap emisi karbon cukup besar. Ini menjadi peluang penting untuk mendorong pembangunan hijau sekaligus memperkuat posisi daerah dalam skema pendanaan iklim,” jelas Abdul Syukur Ahmad.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan arsitektur REDD+ daerah, termasuk penyusunan Forest Reference Level (FRL), sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), safeguard, serta penguatan Rencana Aksi Daerah REDD+ yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam sesi lainnya, Prof. Darmawan Salman menekankan bahwa pembangunan rendah karbon membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, akademisi, dan sektor swasta secara setara.
“Pemerintah, swasta, dan komunitas adalah saluran yang harus diperkuat secara bersama,” ungkap Prof. Darmawan Salman.
Prof. Darmawan Salman saat memaparkan materi dalam sesi diskusi. Beliau menekankan bahwa pembangunan rendah karbon membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, akademisi, dan sektor swasta secara setara. (Foto: Ismunandar)
Menurutnya, penguatan kelembagaan masyarakat dan tata kelola multipihak menjadi fondasi penting untuk memastikan aksi mitigasi perubahan iklim dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
Pertemuan ini juga membahas berbagai agenda prioritas implementasi REDD+ di Sulawesi Tenggara, termasuk penguatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), Program Kampung Iklim (ProKlim), rehabilitasi hutan dan lahan, patroli kawasan hutan, pengembangan agroforestri, hingga penguatan safeguard sosial dan lingkungan.
Pada hari kedua, peserta mendapatkan asistensi teknis penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2021 untuk memastikan seluruh program memiliki indikator yang terukur, akuntabel, dan terhubung langsung dengan target penurunan emisi daerah.
Forum ini menegaskan komitmen Sulawesi Tenggara dalam memperkuat implementasi REDD+ subnasional yang telah berjalan dan terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, serta pengembangan aksi mitigasi berbasis masyarakat dan bentang alam.
Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, SCF sebagai lembaga perantara (Lemtara), akademisi, komunitas, dan sektor lainnya, Sulawesi Tenggara optimistis dapat menjadi model pembangunan hijau yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia, sekaligus membuka peluang kemitraan strategis yang lebih luas dalam mendukung agenda iklim global.
Penulis: Arif Maulana T.M.
